Titikberatkan Industri Pangan dalam Penyelamatan Ekonomi Jangka Pendek

01-09-2020 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima. Foto : Azka/mr

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menjelaskan bahwa dalam jangka waktu pendek, fokus Pemerintah terhadap upaya penyelamatan ekonomi nasional harus dititikberatkan pada industri pangan. Sebab menurutnya ada perubahan pola pikir masyarakat dalam membelanjakan uangnya yang disebabkan terjadinya pandemi.

 

Hal tersebut disampaikan politisi PDI-Perjuangan ini ketika memimpin diskusi antara Komisi VI DPR RI dengan para pakar ekonomi membahas upaya penyelamatan ekonomi negara dari dampak pandemi dan resesi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2020). Ia menambahkan bahwa pandemi telah menyebabkan pendapatan masyarakat menurun, hingga akhirnya melemahkan daya beli.

 

“Sehingga dengan APBN yang ada mungkin recovery di 2021 kita harus fokuskan pada industri pangan, dan sedikit ke sandang. Anggaran yang ada saat ini hanya untuk stok kesehatan. Nah saya pikir daya beli jatuh, daya beli surut, karena pendapatan masyarakat menurun. Industri juga 30 persen dari sandang, pangan, dan papan yang kira-kira masih bisa laku,” analisa Aria Bima.

 

Ia mengatakan, saat ini Komisi VI DPR RI masih mencari formula terbaik mengenai asupan yang harus dilakukan Pemerintah untuk aksentuasi dalam upaya recovery jangka pendek. Ia menambahkan roadmap tersebut harus mampu mengikuti kemampuan daya beli masyarakat yang struktur pola pikirnya berubah menjadi bagaimana memenuhi kebutuhan harian dengan pangan.

 

Feeding yang paling harus dilakukan Pemerintah untuk aksentuasi dalam recovery jangka dekat ini sedang kita pikirkan roadmap-nya, karena harus mengikuti kemampuan daya beli masyarakat yang tadi kita bahas, bahwa struktur pasarnya berubah jadi soal makan, soal sandang, soal kesehatan. Nah ini yang menurut saya ini penting supaya ada kebijakan-kebijakan khusus ke situ,” jelas Aria.

 

Legislator dapil Jawa Tengah V itu berharap ada roadmap kedua yang mampu segera diselesaikan Pemerintah sampai pada pertengahan tahun 2021 nanti. “Tapi dalam waktu jangka dekat ini selain instrumen BUMN kita manfaatkan, privat, sama koperasi yang jadi leading sector kita. Ini yang saya tanyakan, supaya ada penyelamatan ekonomi nasional dari risiko resesi,” tutup Aria. (er/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...